Tiga Belas Serikat Pekerja Yang Bermitra Dengan Integrity Mengajukan Uji Resmi Perppu Ciptaker Ke Mahkamah Konstitusi

Bekerja sama dengan Firma Hukum Indrayana Center for Government, Constitution, Society (Integrity), 13 serikat pekerja telah mengajukan permohonan uji formal Peraturan Pemerintah atas nama Cipta Kerja Nomor 2 (Perppu) 2022. Ciptaker) Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melanggar konstitusi dengan melakukan kesalahan saat mengeluarkan Birpo.

Hal itu dilakukan pada Rabu (25/01/2023), dan sebelumnya diketahui masih banyak serikat pekerja yang bersedia mengikuti permohonan uji formal oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun karena kendala teknis, hanya 13 institusi yang bisa mendaftar kali ini.

Ke-13 serikat pekerja yang mengajukan permohonan formal termasuk National Federation of Union Solidarity dan serikat independen92 yang berkembang pesat.

Berikut detailnya.

1. Konfederasi Nasional Serikat Pekerja

2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

3. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Medis Serikat Pekerja Indonesia

4. Konfederasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Indonesia

5. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

6. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Federasi Serikat Pekerja Indonesia

7. Federasi Serikat Buruh Pertanian dan Pertanian

8. Serikat Pekerja Rakyat Indonesia

9. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

10. Federasi Pekerja Mandiri Indonesia

11. Ikhwanul Muslimin Indonesia

12. Serikat Pekerja Listrik Tanah Air Mandiri (PELITA) Kalimantan Barat (PELITA)

13. Serikat pekerja independen yang berkembang 92

Bekerjasama dengan Integritas

13 serikat pekerja yang meminta pencabutan Perppu Ciptaker mengajukan formal review ke MK bekerja sama dengan Indrayana Center for Governance, Constitution and Legal (Integrity) Society.

Denny Indrayana, senior partner di Integrity, mengatakan aplikasi tes formal masih dalam proses tanpa menunggu proses persetujuan atau penolakan dari DPR RI.

Baca Juga  BLACKPINK JENNIE, MU Instagram, Resmi: Luar Biasa, Bu Jenny!

Denny mengatakan ini sebagai bentuk keseriusan pelamar.

“Itu masih bentuk birbo, tapi MK punya kewenangan untuk menguji apakah itu inkonstitusional.”

“Ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Shetbker dan sekaligus bertentangan dengan Konstitusi, jadi kami perlu mengajukan permohonan sesegera mungkin untuk menghindari pelanggaran jangka panjang terhadap Konstitusi,” kata Denny. Menurut Denny. Demikian siaran pers yang dilansir , Rabu, 25 Januari 2023.

Kenapa Tidak Harus Menunggu Persetujuan DPR RI

Denny Indrayana mengungkapkan mengapa pihaknya mengajukan uji resmi tanpa menunggu persetujuan dari Republik Demokratik Kongo (DRC).

Karena kami paham, begitu DPR RI mengesahkan Perppu Ciptaker, mereka akan menguji UU Ciptaker dan memasukkan kembali perintah tersebut.

“Kami memang belum menguji materi Perppu Ciptaker yang banyak isunya, tapi kami lebih memilih uji resmi.”

“Karena versi Birbo tidak memenuhi syarat urgensi konstitusional,” kata Denny.